Jakarta, law-justice.co - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, berencana membangun kereta kecepatan tinggi hingga Kalimantan, termasuk IKN.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan rencana itu datang dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 km.
"Belum ada official sama sekali. Itu orang punya konsep ingin bangun kereta api," kata Risal saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 2 April 2024.
Selain itu rencana proyek tersebut bukanlah dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei.
"Brunei punya perusahaan kereta gabung sama Malaysia ngusulin itu. Bukan usulan pemerintah Malaysia," ungkapnya dikutip dari Detik.
Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia. Proyek tersebut bahkan belum dimulai.
"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," imbuhnya.
Sebagai informasi, melansir Nikkei Asia, Selasa (2/4/2024), perusahaan yang mulanya bergerak di sektor minyak dan gas ini meluncurkan proyek tersebut pada akhir pekan lalu. Proyek Kereta Trans-Borneo ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia.
Pembangunan ini akan rencananya dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, kemudian lanjut ke distrik Tutong di Brunei, serta wilayah pantai barat dan utara pulau itu.
Selanjutnya tahap kedua akan berjalan ke arah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia. Dalam hal ini, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.
"Dan nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara (IKN)," ujar perusahaan tersebut.***