law-justice.co - Sengkarut Pemilu 2024 tampaknya semakin menjadi perhatian banyak pihak. Mantan KASAD TNI Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengaku cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam prosesi Pemilu membuatnya turun gunung. Dia secara tegas meminta Presiden Joko Widodo dimakzulkan sebelum Pemilu dilaksanakan.
Tyasno menilai dalam pelaksanaan Pemilu, Jokowi sebagai presiden itu sudah tidak adil dan tidak jujur tidak melaksanakan janji sebagai seorang presiden. “Karena itu, dengan sangkutan di dalam hal Pemilu ini maka sebaiknya pemakzulan Presiden itu dilakukan sebelum dilaksanakan Pemilu. Supaya tanpa ada Pak Jokowi sebagai presiden yang berkuasa, (sehingga) tidak bisa menggunakan kekuasaannya,” ujarnya.
Menurut Tyasno, Jokowi bakal menggunakan kekuasaannya itu untuk intervensi pelaksanaan Pemilu sehingga tidak jujur dan tidak adil. Sebagai sesepuh di TNI, dia juga mengatakan kalau landasan gerakannya ini adalah landasan Saptamarga. “Ya, kami landasan Saptamarga bahwa negara ini disusun atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang asli. Di mana posisi seorang Presiden itu harus adil dan jujur terhadap seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa kemudian kepada salah satu calon saja, pasti (presiden) memenangkan calon itu,” ujarnya.
Dia juga mengaku tidak peduli meski calon yang didukung itu ada;ah juniornya di TNI. “Ya enggak ada peduli. Kita utamakan kepentingan Bangsa,” ujarnya. Dia lantas menyitir kalau puncak kejengahannya saat jokowi mengangkat anaknya itu bisa menjadi cawapres.
Proses ini menurutnya menyalahi aturan, tapi bisa dilaksanakan lewat Mahkamah Konstitusi. “Jadi di situlah letak mulai awal kemudian dilaksanakan sekarang ini. Di lapangan sudah terasa semua intervensinya,” tuturya.
Dia melihat, intervensi akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka dari itu, sekalipun pemakzulan gagal dilaksanakan sebelum Pemilu Tyasno beritikad perjuangannya akan tetap jalan terus. “Tetap (jalan) karena hal tadi itu ya,” ujarnya.
Meski demikian, dia juga berharap pemilu supaya dijalankan dengan jujur dan adil. “Supaya ini berjalan demokratis, sesuai kehendak rakyat yang sejati,” pungkasnya.