Jakarta, law-justice.co - Dalam debat perdana Calon Presiden (Capres) beberapa hari lalu, Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan, sempat menyinggung soal Prabowo Subianto yang dinilai tidak kuat jadi oposisi, karena tidak bisa berbisnis.
Merespons hal itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menegaskan bahwa Prabowo memutuskan tidak menjadi oposisi karena panggilan negara.
"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron melalui pernyataan resminya yang diterima redaksi.
Kata Nusron, keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk mengatasi keterbelahan di masyarakat pada Pilpres 2019, yang saat itu terjadi gesekan cukup kuat di akar rumput.
"Prabowo jadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga, pasca Pilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah, sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Itu bentuk rekonsiliasi nasional," ucapnya.
Dia juga menegaskan, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bukan bentuk pragmatisme atau hanya mencari keuntungan semata.
"Ini bukan pragmatis akibat tidak tahan menjadi oposisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia," jelas Nusron.
Selanjutnya kata dia, dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan, terbukti situasi menjadi adem dan optimal.
Oleh sebab itu, kata dia lagi, jiwa besar yang dimiliki Prabowo, meski kalah dalam kontestasi Pilpres 2019, tetapi bersedia gabung Pemerintahan Jokowi.
"Itu jarang dimiliki pemimpin lain di Indonesia. Sementara, setiap pemilihan kepala desa saja, yang kalah biasanya jadi musuh, sampai tidak mau tegur sapa bertahun tahun. Tapi Pak Prabowo tidak sama sekali. Berangkulan dengan Pak Jokowi dan membangun pemerintahan bersama," katanya.
Dia menambahkan, bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan, sebagai bentuk jiwa besar untuk Indonesia. Karena yang menikmati rakyat, bukan pribadi.
"Itulah jiwa besar demi kesatuan Indonesia. Bukan pragmatis dan tidak tahan oposisi. Yang menikmati bukan Prabowo dan Jokowi, tapi rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya.