Jakarta, law-justice.co - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyatakan bahwa rangkap jabatan para menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai telah mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya kata dia, alih-alih fokus menuntaskan janji-janji politik presiden, para menteri justru sibuk dengan kepentingannya masing-masing.
Terlebih kata dia, ada agenda Pilpres 2024, di mana para pembantu presiden ikut cawe-cawe politik.
Salah satu pembantu presiden yang disorot publik adalah Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI.
Bahkan, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini juga disinyalir berhasrat ikut menjadi kontestan di Pilpres 2024.
"Erick Thohir waktunya sebagai menteri semakin terbagi mengurus sepakbola. Hal itu membuat fokusnya jadi terbagi, yang akhirnya berdampak pada kinerjanya sebagai Menteri BUMN," katanya seperti melansir rmol.id.
Jamiluddin mengurai, menteri yang ingin nyapres akan sulit membedakan anggaran yang digunakan saat sebagai menteri dan saat aktivitas ingin nyapres.
Hal tersebut tentunya berpotensi merugikan keuangan negara.
Oleh karenanya, ia berharap Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam terhadap manuver menterinya yang sibuk rangkap jabatan hingga terjun langsung dalam perpolitikan 2024.
Menurutnya, perombakan kabinet bisa menjadi pilihan presiden untuk menjaga dan merealisasikan semua janji politiknya sebelum lengser.
Sebab, hal itu hanya mungkin diwujudkan bila menterinya fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.
"Jadi, menteri yang ingin nyapres tampaknya sudah tidak fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai menteri. Karena itu, selayaknya Jokowi me-reshuffle menteri yang ingin nyapres," tutupnya.