Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menganggap pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul soal pengesahan RUU Perampasan Aset tergantung bos partai sebagai gurauan semata.
Dia tidak menanggapi secara serius pernyataan Bambang Pacul yang disampaikan kala rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (29/3) malam.
"Ya bergurau saya kira itu. Kalau Pak Pacul kan suka bergurau," kata Mahfud ditemui di Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga, Sleman, DIY, Sabtu (1/4).
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul merespons desakan Menko Polhukam, Mahfud MD agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Desakan itu muncul menyusul polemik dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Namun, Pacul mengatakan RUU Perampasan Aset bisa gol jika para ketua umum partai menyetujui.
Menurutnya, semua anggota DPR patuh pada `bos` masing-masing. Karena itu, dia menyarankan pemerintah sebaiknya melobi ketua umum partai.
"Republik di sini gampang masalahnya. Lobinya jangan di sini Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing," kata Pacul dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (29/3) malam.
Pacul kemudian mencontohkan ia tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset jika ada instruksi lain dari "ibu". Namun, politikus PDIP tak menjelaskan siapa "ibu" yang dia maksud.
"Di sini boleh ngomong galak. Bambang Pacul ditelpon Ibu, `Pacul berhenti`. Siap. Dilaksanakan. Laksanakan, Pak," ucapnya.
Bambang Pacul menyatakan RUU Perampasan Aset masih mungkin disahkan ketimbang RUU Pembatasan Uang Kartal. Namun, lagi-lagi ia menegaskan pemerintah harus berbicara terlebih dahulu dengan para ketua umum partai.
"Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani Pak," ujar dia.