Jakarta, law-justice.co - Disisi lain, Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo menaikkan dana desa sebesar 10 persen.
Dengan tuntutan itu, pemerintah diminta para kepala desa untuk menganggarkan hingga Rp300 triliun sebagai dana desa, bila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp3.061,2 triliun.
Apdesi juga mengklaim, dengan tuntutan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp5-10 miliar per tahun. Menurut laporan BPKB, pada 2020 dana desa yang diberikan mencapai Rp960,6 juta per desa.
Sementara bila merujuk pada data Kemendesa, pagu Dana Desa 2023 adalah Rp68 triliun untuk 74.960 desa, yang berarti setiap desa mendapatkan jatah Rp907,1 juta untuk 2023.
"Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan perangkat bersatu memperjuangkan 10 persen Dana Desa," kata Ketua MPO Apdesi Asri Anas dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3).
"Mau Rp5 miliar sampai Rp10 miliar?" tanya Asri kepada para kepala desa yang hadir.
Asri mengatakan para kepala desa juga menuntut penyelenggaraan pilkades tahun ini. Mereka menolak penundaan pilkades menjelang Pemilu 2024.
Dia pun membakar semangat para kepala desa untuk mewujudkan tuntutan itu. Mereka berharap pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.
"Apdesi?" teriak Asri.
"Jaya!" jawab para kades.
"Presidenku?" lanjut Asri.
"Jokowi!" jawab para kepala desa.
Ketua Apdesi, Surta Wijaya sebelumnya mengatakan agenda di GBK bukan berbentuk demonstrasi. Dia menyebut kepala desa sekadar berkumpul untuk memperingati Hari Desa.
Namun pada kesempatan itu pula, para kepala desa mengusulkan dana desa bisa dinaikkan pemerintah pada 2024.
Dia juga membantah acara itu jadi ajang meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun.
Surta mengatakan estimasi kepala desa dan perangkatnya yang hadir pada acara ini sebanyak 50 sampai 100 ribu.
"Karena gabungan antara Kades, BPD dan perangkat desa," tambahnya.
Kegiatan kepala desa dari berbagai daerah itu membuat car free day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman- M. H. Thamrin Jakarta ditiadakan pada 19 Maret.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga untuk berolah raga di taman kota.