Jakarta, law-justice.co - Wacana presiden 3 periode makin kencang berhembus di masyarakat, bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum. Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyampaikan kritik pedas.
Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi. "Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorong dia (presiden) untuk melanggar UUD," kata Kapitra, Rabu (23/6/2021).
Padahal, kata Kapitra, sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai amanah konstitusi. Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyudutkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019.
"Mereka merasa bahwa eksistensi PDI harus dirontokkan dengan cara-cara framing-framing, hoaks-hoaks. Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang," ujar Kapitra.
"Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi, tetapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan, mobilisasi pikiran-pikiran busuk dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden," tutupnya.