Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (CCPR) belum lama ini mempublikasikan temuan berisi keprihatinan mereka terhadap sejumlah negara dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pasangan Calon (Paslon) nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait hasil Pilpres 2024.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyatakan bahwa pihaknya menunggu konfirmasi dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal adanya informasi seorang Jaksa KPK diduga memeras seorang saksi.
Pendakwah Muda, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah berkelakar saat memberikan ceramah dalam acara buka puasa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mentakan bahwa sebanyak 41 kampus mengirimkan sejumlah mahasiswanya untuk mengikuti ferienjob atau magang di Jerman, sepanjang Oktober sampai Desember 2023.
Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menyebut sebelumnya ada pihak yang tak setuju dengan bagi-bagi bantuan sosial (bansos), tapi akhirnya menggunakannya untuk kepentingan politik.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Terakhir, penyidik menetapkan Harvey Moeis dan Helena Lim sebagai tersangka. Namun, MAKI menilai otak dari tindak pidana ini justru berlum diungkap. Hal ini menjadoi alasan MAKI mengirim somasi ke Jaksa Agung.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menegaskan bahwa bakal mencabut izin stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti curang.
Belum lama ini, seorang mahasiswa korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang di Jerman asal Universitas Jambi (Unja) mengaku magang dia bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya.
Menjelang tiga hari terakhir batas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan 5 menteri serta 3 wakil menteri (wamen) lainnya belum menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).