Saudaraku, tidakkah kau lihat bagaimana angin menyapu dedaunan tanpa meninggalkan namanya?
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut), Rapidin Simbolon menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hari ini, Minggu 16 Maret 2025, sejumlah pejabat dari Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK, Sabtu (15/3), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Febri Diansyah, eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lawyer Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Keputusan menjadi lawyer Hasto, mengundang berbagai respon terutama dari sesama mantan kolega di KPK. Umumnya menyayangkan keputusan ini. Febri menyebutkan pilihan ini merupakan pilihan profesionalnya dan dia memastikan tidak akan menggunakan informasi yang dia ketahui saat menjadi jubir KPK untuk membela kepentingan kliennya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan bersama-sama Harun Masiku melakukan suap dan obstruction of justice.
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menganggap bahwa perluasan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kementerian dan lembaga negara yang menjadi materi dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berpotensi mencederai prinsip supremasi sipil.
Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali mendapat banyak sorotan. Kali ini soal dia disebut sudah berani mengaku gelar doktor padahal jelas-jelas Universitas Indonesia (UI) menyatakan dia belum lulus program doktoral.
Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri menyatakan bahwa dirinya mencurigai kalau mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja menjadi bagian dari sindikat kejahatan seksual anak internasional.
Hingga saat ini, Pemerintah bersama DPR mengaku terus bekerja cepat untuk menyelesaikan persoalan mantan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menudingnya mengirimkan utusan khusus untuk meminta PDIP tidak memecat dirinya.