Polda Jawa Timur menetapkan Ahli Nuklir Universitas Gajah Mada (UGM) Yudi Utomo Imarjoko sebagai tersangka dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp9,2 miliar.
Menurut Tim Kuasa Hukum pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebut ada 12 fakta hukum yang tidak dapat disangkal dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar membongkar modus pencucian uang melalui aset digital seperti aset kripto yang berpotensi memberikan kerugian hingga Rp 139 triliun.
Lembaga LinkedIn baru saja merilis daftar Top Companies 2024 edisi ketiga untuk Indonesia yang mengungkap top 15 perusahaan terbaik untuk para pencari pekerjaan.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup khusus membahas judi daring ini di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Rapat dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam rapat ini Jokowi membentuk satgas terpadu untuk memberantas judi online.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April 2024 yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak sesuai fakta. Begitu juga dengan jawaban Sri Mulyani atas pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi, banyak yang tidak sesuai fakta.
Sejumlah partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) diperkirakan berjuang habis-habisan untuk memenangkan Pilkada Jakarta yang digelar pada 27 November 2024.
Semakin banyaknya tokoh yang mengajukan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan disyukuri Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin), Bambang Widjojanto.
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menagih kejernihan pikiran dari ke 8 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sengketa hasil Pilpres 2024.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Bupati Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusman Emba, dengan pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan. Tuntuan Jaksa KPK terhadap mantan Bupati Muna ini terkait kasus suap pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Kabupaten Muna dalam periode 2021-2022.